Category Archives: Faktur Pajak

Poin Perubahan Faktur Pajak Baru mulai 1 April 2013.

PanduanPajak.com; PPN> Faktur Pajak.

Berikut ini kami akan memberikan poin-poin penting mengenai ketentuan faktur pajak baru yang diatur dengan Per-24/PJ/2012  Tgl.22 november 2012 yang akan berlaku mulai tanggal 1 April 2013, diharapkan resume ini bisa memberikan masukan yang bermanfaat untuk para wajib pajak, agar tidak ketinggalan.

POIN PERUBAHAN FAKTUR PAJAK SESUAI PER-24/PJ/2012 Tgl.22/11/2012.

NO PER-24/PJ/2012 TGL.22 NOVEMBER 2012
1. Wajib Pajak (PKP) mengajukan surat permohonan Kode Aktivasi dan Password ke KPP mulai tanggal 1 Maret 2013.
2. Penomoran Faktur Pajak TIDAK lagi dilakukan sendiri oleh WP-PKP, melainkan dikendalikan /dikeluarkan oleh DJP (KPP) yaitu dengan mengajukan surat permohonan Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak ke KPP.
3. Nomor Seri Faktur Pajak yang baru mulai berlaku tanggal 1 April 2013, dan bagi PKP yang tidak menggunakan nomor seri faktur pajak baru, maka faktur pajak tersebut diangggap faktur pajak tidak lengkap dan Resikonya adalah faktur pajak tsb.tidak dapat dikreditkan.
4. Bentuk Nomor seri Faktur Pajak adalah :3 digit pertama adalah Kode Transaksi & Kode Status seperti biasanya.13 digit berikutnya adalah Nomor Faktur Pajak yang diberikan oleh DJP-KPP
5. Nomor Seri Faktur Pajak diberikan kepada WP-PKP yang telah di-Registrasi ulang dan untuk PKP baru yang telah diverifikasi dalam rangka pengukuhan PKP. Bagi yang belum diregistrasi ulang agar menghubungi KPP masing-masing.Sudah Lapor SPT Masa PPN bulan Desember 2012, Januari 2013 dan Februari 2013 (ini adalah salah satu syarat diberikan nomor seri faktur pajak.
6. Penegasan atas Faktur Pajak mengenai Alamat dan Jenis Barang /Jasa harus diisi sesuai dengan keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya ( Jika ada perubahan alamat segera menghubungi A/R masing-masing agar dilakukan perbaikan.
7. PKP wajib memberitahukan ke KPP surat Penunjukan penandatangan faktur pajak (bisa lebih dari 1 orang) dengan melampirkan foto copy kartu identitas yang sah (KTP,SIM,Pasport) dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
8. Istilah Faktur Pajak Cacat, sekarang diganti dengan “Faktur Pajak Tidak Lengkap” hal ini dimaksudkan agar sinkron dengan ketentuan UU KUP.
9. Penggunaan nomor faktur pajak yang tidak urut, tidak dikenakan sanksi danWajib melaporkan ke KPP Jika ada nomor seri faktur pajak yang tidak terpakai.
10. Penulisan faktur pajak yang sama /ganda (double) dikategorikan “faktur pajak tidak lengkap”.
11. Faktur Pajak yang tidak diisi dengan keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya dan yang tidak mengikuti tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak, maka FP ini Tidak dapat dikreditkan oleh PKP Pembeli.
12. Faktur Pajak yang rusak atau salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan, maka diterbitkan FP pengganti dengan nomor yang sama dan melakukan pembetulan SPT Masa serta melaporkan pada masa yang sama.

Sumber data : Peraturan Direktur Jenderal Pajak Per-24/PJ/2012 dan Sosialisasi Pajak read more